laporan kegiatan

Laporan Pertanggungjawaban
Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni)
Masa Bakti 2004-2009

Disajikan dalam Musyawarah Nasional Pertuni VII, Jakarta, 21-25 Juni 2009

Pendahuluan

Ketua Umum Pertuni mmasa bakti 2004-2009 diangkat berdasarkan pemilihan dalam Musyawarah Masional (Munas) VI Pertuni yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4-8 Januari tahun 2004 dan bekerja berdasarkan keputusan dan ketetapan Munas tersebut yang mencakup:
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pertuni yang diamandemen dalam Munas VI tahun 2004;
2. Garis Besar Program Pertuni 2004-2009;
3. Resolusi Munas VI Pertuni tahun 2004.

I. Keorganisasian
1.1. Personalia DPP
Pengurus Inti DPP Pertuni dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua Umum nomor 01/KEP/KU/M-VI/2004 tertanggal 22 Januari 2004, dan Pengurus Lengkap dibentuk dengan pengangkatan Ketua-Ketua Departemen dengan Surat Keputusan Ketua Umum nomor 02/KEP/KU/M-VI/2004 tertanggal 29 Januari 2004.
Kepengurusan tersebut kemudian mengalami tiga kali revisi yaitu:
a. Revisi I tanggal 22 Juni 2004, dengan SK Ketua Umum nomor 08/KEP/KU/M-VI/2004
b. Revisi II tanggal 1 Februari 2005,dengan SK Ketua Umum nomor 12/KEP/KU/M-VI/2005
c. Revisi III tanggal 1 April 2006, dengan SK Ketua Umum nomor 38/KEP/KUM-VI/2006.
Revisi tersebut dilakukan terutama karena personalia yang bersangkutan meninggal dunia (Sdr. Daniel Tangkaisalu), atau mengundurkan diri, maka perlu dilakukan penggantian atau pergeseran posisi. .
Pada tanggal 11 Januari 2009 Kettua Departemen Pembinaan Organisasi, Drs. Dati Sosiawanputra, meninggal dunia. Tugas-tugasnya, hingga dibentuk DPP baru oleh Ketua Umum hasil pemilihan dalam Munas VII ini, dilimpahkan kepada Ketua I dan Sekjen.
Oleh karena itu, pada saat laporan ini dibuat, DPP Pertuni hanya terdiri dari 14 orang personalia, yaitu 6 orang Pengurus Inti (termasuk Ketua Umum) dan 8 orang Ketua Departemen. (Daftar anggota DPP dapat dilihat pada Lampiran 1).

1.2. Pembinaan Daerah dan Cabang
Hingga saat laporan ini dibuat, Pertuni mempunyai 27 Daerah (tingkat propinsi) dan 156 Cabang (tingkat kota/kabupaten dengan jumlah anggota sekitar 15.000 orang). (Daftar Pertuni Daerah dan Cabang dapat dilihat pada Lampiran 2).
Selama periode 2004-2009, DPP membantu dan menghadiri penyelenggaraan Musda di 18 Pertuni Daerah, yang 4 di antaranya pada awal periode ini masih dipimpin oleh Penjabat Ketua DPD. Keempat Daerah tersebut adalah Pertuni Daerah Jambi, Banten, Nusa Tenggara Timur dan Pertuni Daerah Sumatra Barat. Kini keempat Daerah tersebut sudah dipimpin oleh Ketua DPD yang dipilih dalam Musda masing-masing. Masih terdapat 9 Pertuni Daerah yang masih dipimpin oleh Penjabat Ketua DPD; satu di antaranya bahkan sudah wajib menyelenggarakan Musda, sudah mempunyai 4 Pertuni Cabang.
Bantuan juga dibberikan kepada Daerah-daerah untuk menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain seperti penyelenggaraan Rakerda, pelatihan, penyelenggaraan Muscab, dan kegiatan sosial-budaya.

Bentuk pembinaan lainnya terhadap Daerah dan Cabang adalah pengadaan kelengkapan keorganisasian yang mencakup:
a. Himne Pertuni yang direkam dalam CD;
b. Bendera Pertuni;
c. Kartu Tanda Anggota Pertuni dan petunjuk pengisiannya berdasarkan sistem penomoran yang diperbarui yang berorientasi pada otonomi yang lebih besar pada Pertuni Cabang;
d. AD dan ART edisi Braille (yang dicetak atas bantuan Braillo);
e. Mesin tik untuk 13 Cabang (bantuan dari Bapak H. M. Hasan).

1.3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertuni pada periode kepengurusan 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 8-12 Januari 2007 di Wisma Tanah Air, Jakarta.
Tujuan khusus diselenggarakannya RAKERNAS PERTUNI ini adalah untuk menyelaraskan persepsi antar pengurus PERTUNI baik di tingkat pusat maupun daerah tentang berbagai isu ketunanetraan nasional, khususnya yang terkait dengan:
a. Pendidikan inklusif
b. Akses terhadap informasi dan komunikasi
c. Penanganan Low Vision
d. Diversifikasi Peluang Kerja.
e. Urgensi Pengkajian UU Penyandang Cacat No. 4 tahun 1997 dan aturan-aturan pelaksanaannya.
f. Aksessibilitas fasilitas dan layanan umum bagi tunanetra.
Produk dari Rakernas tersebut adalah Rencana Aksi tentang isu-isu strategis tersebut.
Di samping itu, Rakernas juga mengeluarkan Pernyataan Politik yang naskahnya dapat diakses di website Pertuni (http://pertuni.idp-euro.org).

1.4. Kegiatan Keorganisasian Tingkat Internasional

Pertuni telah menjadi anggota World Blind Union (WBU) sejak tahun 1996, yang sidang umumnya diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Selama periode kepengurusan 2004-2009, DPP Pertuni mengikuti dua Sidang Umum WBU, yaitu pada tahun 2004 di Cape Town, Afrika Selatan dengan mengirim empat orang delegasi, dan pada tahun 2008 di Jenewa, Switzerland, dengan mengirim dua orang delegasi mewakili Indonesia.
Kedua Sidang Umum WBU tersebut didahului dengan penyelenggaraan Women’s Forum yang juga diikuti oleh delegasi Pertuni mewakili perempuan tunanetra Indonesia.
Dalam Sidang Umum WBU Asia-Pasifik yang diselenggarakan dalam Sidang Umum WBU tahun 2004, Ketua Umum Pertuni terpilih menjadi Vice President WBU Asia-Pasifik untuk masa bakti 2004-2008.
Sebelumnya, pada tahun 2004, Ketua Umum juga ditunjuk oleh Dewan Braille WBU menjadi anggota Braille Literacy Committee WBU dan menghadiri pertemuan badan tersebut yang diselenggarakan di Copenhagen, Denmark, pada tanggal 10 Juni 2004.

Selama periode 2004-2009, DPP Pertuni juga mengirim delegasi ke
b. Konferensi Dunia ICEVI ke-12 di Kuala Lumpur pada tanggal 16-21 Juli 2006;
c. Pertemuan WBU Regional Asia Tenggara di Kuala Lumpur yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 17 Juli tahun 2006;
d. Konferensi untuk pendirian Council for Asian Medical Massage Instructors Network (AMMIN), Tsukuba, Jepang, 22-25 September 2006;
e. Konferensi AMMIN II, 22-26 Oktober 2007, Tokyo, Jepang.

II. Peningkatan Kualitas SDM
Upaya peningkatan kualitas SDM DPP dilakukan dengan mengikutsertakan personalia DPP secara bergiliran dalam berbagai seminar, lokakarya atau pelatihan yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga/organisasi nasional maupun internasional. Upaya-upaya tersebut mencakup sekurang-kurangnya 18 pelatihan/seminar/lokakarya sebagai berikut:
a. Self-assertiveness & Leadership Training tanggal 20-26 Juni 2004 di Yogyakarta, yang diselenggarakan oleh VSO Indonesia.
b. Pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh VSO Indonesia di Bandung pada bulan Juli 2004.
c. Seminar dan pelatihan tentang Advokasi yang diselenggarakan oleh VSO pada tanggal 14 – 18 Maret 2005 di Yogyakarta.
d. Pelatihan jurnalistik bagi penyandang ketunaan yang diselenggarakan oleh SIGAB di Yogyakarta pada tanggal 25 – 30 Mei 2005.
e. Pelatihan komputer yang diselenggarakan oleh VSO di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2005.
f. Ttraining workshop on fund raising and communication, Kuala Lumpur, 18-20 Desember 2006, yang diselenggarakan oleh WBU Asia-Pasifik bekerjasama dengan NCBM dan CBM. .
g. Pelatihan Program dan Penggalangan Dana yang diselenggarakan oleh PPCI di Jakarta pada tanggal 23–28 Februari 2006.
h. Lokakarya tentang Social Marketing Bagi Keberlanjutan Organisasi Nirlaba, tanggal 22 Agustus 2006, di Jakarta.
i. Semiloka 1 hari Mempersiapkan Masa Depan Penyandang Cacat Anak pada tanggal 12 Mei 2007 di Jakarta, yang diadakan oleh Persatuan Orangtua Penyandang Cacat Anak (Portupencanak).
j. Lokakarya “Implementasi dan Hambatan Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2004-2009” yang diselenggarakan oleh KOMNAS HAM pada tanggal 24 Maret 2008 di Jakarta.
k. Lokakarya Nasional HAM 2008 yang diselenggarakan oleh KOMNAS HAM pada tanggal 8 – 11 Juli 2008 di Jakarta.
l. Lokakarya Masalah Stroke, yang diadakan oleh DNIKS pada tanggal 29 Juli 2008 di Jakarta.
m. Seminar Sehari Tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, yang diselenggarakan oleh DNIKS pada tanggal 9 September 2008 di Jakarta.
n. Seminar penanggulangan bencana banjir, yang diselenggarakan oleh DNIKS pada tanggal 17 Desember 2008 di Jakarta.
o. Seminar Hasil Study Profil lanjut usia yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan pada tanggal 8-9 Desember 2006 di Depok, Jawa Barat.
p. Seminar “menuju pekerjaan yang layak bagi penyandang cacat” yang diselenggarakan oleh ILO Indonesia pada tanggal 3 Desember 2007.
q. Seminar Ratifikasi Konfensi Hak-hak Penca pada tanggal 10 April dan 8 Mei 2008 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Komnas HAM.
r. Seminar on the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Manila, Filipina, 11-12 Februari 2009, yang diselenggarakan oleh International Disability Association.

III. Kesekretariatan
Sejak tanggal 1 Nopember 2008, DPP Pertuni telah menempati gedung sekretariat milik sendiri seluas 65 M² yang terdiri dari empat lantai, yang dibeli dengan hasil pendualan tanah di Bandung dan direnovasi atas bantuan Bapak H. M. Hasan.
Sekretariat tersebut dilengkapi dengan 4 unit komputer yang terhubung ke Internet, mesin fotokopi, printer Braille, dan sejumlah perlengkapan kantor lainnya.
Sekretariat secara operasional dijalankan oleh tiga orang staf administrasi dan seorang office boy dengan tingkat penggajian yang sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak namun tetap disesuaikan dengan keadaan keuangan DPP. Untuk lebih menjamin kelangsungan kesejahteraannya, mereka didaftarkan ke Jamsostek.

IV. Kegiatan Antarorganisasi/Lembaga
Kegiatan antarorganisasi dan antarlembaga dilakukan baik dengan organisasi/lembaga nasional maupun internasional.

4.1. Kegiatan Antarorganisasi/Lembaga Nasional
Ini mencakup sekurang-kurangnya 27 kegiatan sebagai berikut:
a. Menjadi anggota DNIKS sejak tahun 2004.
b. Terlibat aktif sebagai anggota Tim Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Departemen sosial sejak tahun 2004, yang kegiatan utamanya adalah merumuskan Rencana Aksi Nasional untuk Penyandang Cacat.
c. Sebagai mitra kerja PPCI, menghadiri Munas dan Rakernas PPCI.
d. Setiap tahun terlibat aktif dalam kepanitiaan peringatan Hipenca, dan menjadi Ketua Umum Panitia HIPENCA 2006 sekaligus sebagai penanggung jawab.

e. Ketua Umum menjadi anggota Country Advisory Team (tim penasihat) program DREAM-IT/VSO tahun 2004-2005, yang dilanjutkan oleh Ketua II pada tahun 2005-2006.
f. Terlibat aktif dalam koordinasi lokakarya produksi Braille Tingkat Nasional ke-5 tahun 2004-2005 yang diadakan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan menengah, Depdiknas.
g. Menghadiri Munas DNIKS di Bukit Tinggi pada Bulan September 2005.
h. Berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi Program BPBI Abiyoso tanggal 13-16 Juni 2005.
i. Berpartisipasi dalam Kongres Pembangunan Manusia Indonesia Dikalangan Dunia Usaha yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) pada tanggal 12 September 2006 di Jakarta.
j. Berpartisipasi dalam temukerja mengenai pengkajian peraturan perundangan terkait perlindungan perempuan lansia dan cacat dibidang ekonomi, sosial, kesehatan dan hukum yang diadakan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Bogor pada tanggal 10-13 April 2006.
k. Menghadiri pertemuan rapat koordinasi persiapan lokakarya pemberdayaan ekonomi Penca melalui koperasi di kantor Menkokesra pada tanggal 5 Februari 2006.

l. Berpartisipasi dalam Temu Kerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI yang membahas:
1) Bidang Kesehatan di Bogor pada tanggal 25-26 April 2006.
2) Bidang Politik di Bogor pada tanggal 15-18 Mei 2006.
3) Bidang Perekonomian/Jasa Raharja di Bogor pada tanggal 5 - 8 Juni 2006.
4) Bidang Pengkajian Hukum di Bogor pada tanggal 19-22 Juni 2006.
5) “Pengkajian Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan lansia dan penyandang cacat di bidang Ekonomi” di Ciloto, Jawa Barat, pada tanggal 30 Juli – 1 Agustus 2007.
m. Berpartisipasi dalam pertemuan yang diselenggarakan ILO Indonesia, membahas tentang asuransi kesehatan untuk penyandang cacat pada tanggal 2 Agustus 2007 di Jakarta.

n. Berpartisipasi dalam rapat persiapan Semiloka yang bertemakan “Mempersiapkan masa depan penyandang cacat anak pada tanggal 27 Januari 2007 yang diselengarakan oleh Kantor Kementrian Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat.
o. Berpartisipasi dalam Konferensi Nasional Pendidikan Tunanetra yang diadakan oleh ICEVI Indonesia di Batam pada tanggal 24-26 Juli 2007.
p. Berpartisipasi dalam Forum Aksi Hak-Hak Kecacatan, pada tanggal 9 – 10 Maret 2007 di Jakarta yang diadakan oleh Handicap International.
q. Berpartisipasi dalam perumusan model pusat informasi dan konsultasi Perempuan penyandang cacat yang diadakan Kementerian Negara Perempuan RI pada tanggal 3-5 Desember 2007.
r. Berpartisipasi dalam Forum Komunikasi Perempuan Penyandang Cacat yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Bogor pada tanggal 17-19 April 2007.
s. Berpartisipasi aktif pada Forum Aksi Hak-hak Penyandang Cacat yang diselenggarakan oleh Handicap Internasional di Jakarta pada tanggal 12-13 Juli 2007.
t. Berpartisipasi pada rapat di Departemen Komunikasi dan Informasi pada tanggal 16 Juli 2007 dengan bahasan tentang bantuan computer Depkominfo untuk DPD Pertuni.
u. Berpartisipasi dalam diskusi public tentang Kongres Kebudayaan Nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, pada tanggal 20 November 2008 di Jakarta.
v. Ketua Umum menjadi pembicara pada semiloka tentang terminology “penyandang cacat”, diselenggarakan oleh Komnas HAM dan Departemen Sosial RI, di Cibinong, Jawa Barat, pada tanggal 8-9 Januari 2009.
w. DPP, DPD DKI dan DPC se-DKI dilibatkan dalam saresehan tentang “Peduli Kaum Tunanetra” yang diselengarakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2009. Ketua Umum Pertuni menjadi salah satu pembicara di samping anggota Komisi VIII DPR Dra. Latifah Iskandar, direktur Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra Noviantari, M.A., dan Ketua bidang Kesra PP Muhamadiyah Dr. Sudibyo Markus.

4.2. Kegiatan Antarorganisasi/Lembaga Internasional
DPP Pertuni telah terlibat dalam kegiatan antarorganisasi/lembbaga international sekurang-kurangnya dalam 7 kegiatan sebbagai berikut:
a. Bekerjasama dengan World Blind Union Asia-Pacific, menyelenggarakan sayembara mengarang essay Braille (Onkyo Braille Essay Award), yang disponsori oleh Onkyo Co. Ltd. (Jepang) setiap tahun sejak 2004. Indonesia pernah termasuk sebbagai pemenang, yaitu atas nama Wacih Kurnaesih, S.Pd., dari Bandung, dan Salim dari Surabaya, pada tahun 2004, dan Tri Bagio, M.Pd., dari Bandung, pada tahun 2006.
b. Turut mempersiapkan materi Mid-Term General Assembly WBUAP di Shenzhen, Cina, Maret 2007.
c. Dalam kapasitasnya sebagai Vice President WBU Asia-Pasifik, Ketua Umum telah diundang untuk mempresentasikan makalah di:
1) International Conference on New Technology and New Horizon for the Blind, Treviso, Italia, 10-12 Desember 2005. Judul makalah: Teaching Profession for the Blind in the Indonesian Context.
2) The International Symposium on the Removal of Barriers to Learning, Participation and Development, Bukittinggi, 26-29 September 2005. Judul makalah: Preparing Special Needs Education Teachers in Indonesia.
3) The 8th International Congress on Including Children with Disabilities in the Community, Stavanger, Norway, 15-17 Juni 2004. Judul makalah: Implementation of Inclusive Education in Indonesia.
4) The social integration of blind people, Venice, Italia, 27 Maret 2004. Judul makalah: My Life Story as a Blind Citizen of Indonesia.
5) The 2nd International Conference on Higher Education for Students with Disabilities, Waseda University, Tokyo, Jepang, 27 Maret 2005. Judul makalah: Higher Education for Students with Visual Impairment in Indonesia.

V. Advokasi
Advokasi dilakukan baik melalui dialog/audiensi, korenspondensi dan bentuk-bentuk tertulis lainnya maupun melalui Internet.

5.1. Advokasi untuk Dukungan terhadap Program-program Pertuni
Segera setelah DPP Pertuni masa bakti 2004-2009 terbenttuk, DPP mensosialisasikan hasil-hasil Munas VI tahun 2004 kepada sejumlah pejabbat pemerintah dengan beraudiensi dalam upaya mengadvokasi dukungan pemerintah terhadap program-program Pertuni.
Audiensi dilakukan dengan:
a. Menteri Dalam Negeri (12 Febbruari 2004)
b. Menteri Kehakiman, Hukum dan HAM (24 Februari 2004)
c. Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal 23 Maret 2004;

d. Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Layanan Publik (1 April 2004
e. Menteri Sosial (11 Maret 2004)
f. Presiden RI (18 Maret 2004)
g. Menteri Luar Negeri (1 April 2004)
h. Menteri Koordinattor Perekonomian (13 Mei 2004)
i. Menteri Kesehatan (10 Juni 2004)

Audiensi juga dilakukan dengan tokoh masyarakat yang merupakan donatur Pertuni, Bapak H. M. Hasan, pada tanggal 7 Juni 2004.

5.2. Advokasi untuk Hak Akses Tunanetra ke Layanan Perbankan dan Mata Uang Rupiah yang Aksesibel
a. Mengirim surat protes kepada Bank BCA dan Bank Danamon (tertanggal 12 April 2004) sehubungan dengan laporan beberapa orang tunanetra tentang penolakan untuk membuka rekening bank di kedua bank tersebut.
b. Beraudiensi dengan Menko Ekoin tanggal 13 Mei 2004.
c. Beraudiensi dengan Bank Indonesia tanggal 19 Juli 2005
d. Mengirim surat kepada Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Mei 2006 Tentang Peningkatan layanan Perbankan bagi tunanetra.

5.3. Advokasi untuk Kesamaan Hak Akses bagi Tunanetra ke Layanan Transportasi Udara
Satu kasus dapat dikemukakan di sini. Menyusul upaya penolakan oleh Air Asia untuk membawa seorang penumpang tunanetra Sdr. Ahyar) dari Jakarta ke Kuala Lumpur pada tanggal 8 Maret 2006, DPP Pertuni menulis surat protes kepada Chairman Air Asia di Kuala Lumpur. Pada tanggal 28 Maret 2006, President Indonesian Air Asia, didampingi oleh Country Director, bertemu dengan Ketua Umum di Bandung. Hasil dari pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:
- Air Asia menyesalkan insiden tersebut, meminta maaf dan berjanji bahwa kejadian serupa tidak akan terulangi.
- Air Asia akan memberi pelatihan kepada stafnya dalam hal memberikan pelayanan kepada penumpang penyandang ketunaan, termasuk penumpang tunanetra.
- Pertemuan tersebut diliput oleh sekurang-kurangnya empat media massa.

5.4. Advokasi untuk Amandemen UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat
Menyadari bahwa terdapat berbagai kelemahan dalam UU 4/1997, DPP Pertuni telah melobi berbbagai pihak untuk membangun kesadaran tentang perlunya amandemen undang-undang tersebut, dan telah berusaha menyiapkan draft amandemen tersebut. Meskipun upaya amandemen tersebut belum tiba pada titik proses yang diharapkan, tetapi tampaknya kini semakin banyak pihak yang menyuarakan perlunya amandemen tersebut.

5.5. Advokasi untuk Hak Tunanetra atas Pekerjaan
a. Untuk memperoleh haknya mengikuti proses penerimaan pegawai negeri sipil, setiap tahun DPP Pertuni memberikan surat rekomendasi bagi pelamar yang bersangkutan dan menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, BAKN dan departemen-departemen terkait (khususnya Depdiknas, Depsos dan Depag) agar orang tunanetra mendapat kesamaan kesempatan untuk mengikuti proses penerimaan sebagai PNS. Salah satu hasilnya adalah bahwa setiap tahun selama beberapa tahun terakhir ini Departemen Agama telah mengalokasikan 10 formasi untuk guru agama yang tunanetra, dan Departemen Sosial telah menyediakan jalur khusus bagi pelamar yang tunanetra, bahkan dengan mewajibkan adanya rekomendasi Pertuni sebagai salah satu persyaratan administrasi.
b. Dengan SK Ketua Umum nomor 11/KEP/KU/M-VI/200 tertanggal 1 September 2004, DPP telah membentuk Kelompok Kerja Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Tunanetra, yang tugas-tugasnya mencakup: (1) Memberi informasi dan penyuluhan kepada para pengusaha tentang potensi para tunanetra dan haknya untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat; (2) Menyelenggarakan survey ke perusahaan-perusahaan untuk mengidentifikasi jabatan/pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja tunanetra; (3) Mengupayakan penempatan tenaga kerja tunanetra di perusahaan-perusahaan. Kelompok kerja ini antara lain telah meloby PT Bogasari Indonesia dan Trimitra Indonesia agar menerima tenaga kerja tunanetra (Juni 2005) meskipun hasilnya belum sesuai dengan harapan.
c. Pada tahun 2007 DPP Pertuni menyelenggarakan lomba mengarang esai dengan tema “Akses Perempuan Tunanetra ke Dunia Kerja”. Dua puluh karya terbaik diterbitkan di website Pertuni dan kartunet.com. .

5.6. Advokasi untuk Hak-hak Normatif Pegawai Negeri Sipil Tunanetra
Kita selalu berupaya mengkampanyekan bahwa ketunanetraan seyogyanya tidak menjadi alasan bagi para pejabat untuk menghilangkan atau mengurangi hak-hak seseorang sebagai pegawai. Sesuai dengan kasus-kasus yang ditemukan, DPP telah melakukan hal-hal sebagai berikut.
a. Berupaya mengoreksi keputusan Dinas Pendidikan Sumatra Selatan yang telah memberi pensiun dini kepada pegawai karena menjadi tunanetra (Musirini, Palembang, April 2004).
b. Berupaya mengoreksi keputusan Kapolda NTT yang telah mencabut tunjangan Sdr. Lukman Santosa selaku mantan anggota polisi yang mengalami ketunanetraan (Juni 2007).

5.7. Advokasi untuk Pembebasan/Keringanan Pajak untuk Impor Alat-alat Tunanetra
Hal ini dilakukan dengan Beraudiensi dengan Dirjen Pajak, Bea dan Cukai, tanggal 30 Agustus 2007.

5.8. Advokasi untuk Hak Tunanetra Memasuki Lembaga Pendidikan Umum
a. Melakukan pembelaan bagi tunanetra yang ditolak memasuki lembaga pendidikan umum. Contoh kasus, Hendra yang ditolak mendaftar ke STSI Bandung (Agustus 2004).
b. DPP mengadakan pendekatan kepada Depdiknas agar pendidikan inklusif tercantum di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Nasional.
c. Pada tahun 2008 DPP mengadakan lomba mengarang Essay dengan tema “Akses tunanetra ke lembaga pendidikan umum dalam setting pendidikan inklusif”, dalam rangka memperingati HUT Pertuni ke-42 dan Hari Pendidikan Nasional. Dua puluh karya terbbaik dimuat di website Pertuni pada halaman ”Akses Tunanetra ke Lembaga Pendidikan Umum dalam Setting Pendidikan Inklusif”.

VI. Pendidikan dan Pelatihan

6.1. Beasiswa
Beasiswa diperoleh dari lima sumber yaitu: Yayasan Supersemar, PT KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia), Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (BRI), Alfamart, dan Yayasan Kartika Destarata.
Selama periode tahun 2004-2009, dari Yayasan Supersemar diterima rata-rata 47 beasiswa per tahun, yang terdiri dari rata-rata 16 beasiswa untuk siswa SMA sebesar Rp30.000-40.000/bulan/orang dan rata-rata 31 beasiswa untuk mahasiswa sebesar Rp70.000-100.000/bulan/orang.
Selama periode tahun 2007-2009, dari PT KPEI diterima rata-rata 10 beasiswa per tahun sebesar Rp250.000/bulan/orang.
Dari Baitul Maal BRI diterima 3 beasiswa per tahun selama tahun 2008-2009 sebesar Rp250.000/bulan/orang.
Untuk tahun 2009, dari Alfamart diterima 17 beasiswa untuk tingkat pendidikan dasar sebesar Rp500.000/tahun/orang.
Beasiswa dari Yayasan Kartika Destarata diperuntukkan bagi anak dari keluarga tunanetra. Selama tahun 2004-2009, dari Yayasan ini diterima rata-rata 201 beasiswa per tahun yang terdiri dari 56 beasiswa untuk siswa SD sebesar Rp60.000/semester/anak, 64 beasiswa untuk siswa SMP sebesar Rp90.000/semester/anak, dan 81 beasiswa untuk siswa SMA sebesar Rp120.000/semester/anak.

6.2. Pendirian Pusat Layanan Mahasiswa melalui Higher Education Project
Dengan bantuan dana dari Nippon Foundation dan konsultansi dari ICEVI, dalam rangka Higher Education Project, DPP Pertuni telah merintis pendirian Pusat Layanan Mahasiswa tunanetra di empat kota, yaitu:
Bandung, bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai lembaga pelaksana, diresmikan pada tahun 2006;
Jakarta, bekerjasama dengan Yayasan Mitra Netra sebagai lembaga pelaksana, diresmikan pada tahun 2006;
Surabaya, bekerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sebagai lembaga pelaksana, diresmikan pada tahun 2008; dan
Makasar, bekerjasama dengan YAPTI sebagai lembaga pelaksana, diresmikan pada tahun 2008.
Tujuan umum dari proyek ini adalah agar para mahasiswa tunanetra memperoleh akses yang lebih baik ke kegiatan belajar dan lingkungan perguruan tinggi sehingga mereka dapat belajar dengan lebih nyaman.
Fasilitas yang disediakan oleh proyek untuk Pusat Layanan Mahasiswa Tunanetra ini adalah beberapa unit komputer dengan JAWS screen reader dan akses ke Internet , scanner, CCTV, awareness campaign toolkit, biaya pelatihan dan biaya manajemen selama satu tahun.
Diharapkan pusat layanan ini tetap berjalan setelah proyek ini berakhir dengan anggaran biaya yang terintegrasi ke dalam anggaran lembaga penyelenggara.
Pada tahun 2009, proyek dilanjutkan dengan penyediaan alat kampanye audiovisual, buku statistik yang aksesibel bagi mahasiswa tunanetra, dan teknologi yang portable.

6.3. Pelatihan di Luar Negeri
a. Dengan sponsorship dari Asia-Pacific Council on Disabilities (APCD), DPP Pertuni telah mengirimkan seorang tunanetra (Zulkifli dari Pertuni Cabang Cimahi) untuk mengikuti pelatihan komputer di Thailand pada tahun 2005.
b. Dengan sponsorship dari Teruko Ikeda, mengirimkan dua orang tunanetra (Iyeheskiel Parudani dan Fandy Dawenen dari Pertuni Cabang Makasar) untuk mengikuti pelatihan komputer di Jepang masing-masing pada tahun 2005 dan 2006.
c. Dengan sponsorship dari Nippon Foundation, mengirimkan seorang tunanetra (Putre Wiwoho) ke semiloka medical massage di Jepang pada tahun 2006.

VII. Rehabilitasi dan Layanan Sosial
7.1. Program Low Vision
Program layanan low vision dikembangkan berdasarkan peralatan dan sumber daya manusia yang dihibahkan oleh IB Foundation kepada DPP Pertuni pada bulan Oktober 2004. Program layanan ini terdiri dari dua unit, yaitu unit Jakarta dan unit Yogyakarta. Kedua unit layanan low vision tersebut dioperasikan dengan dukungan teknis dan bantuan dana dari Christoffel Blindenmission (CBM), yang pada awalnya juga dibantu oleh Braillo Norway.
Sebagai pusat rehabilitasi low vision, peranan Unit Low Vision adalah sebagai mitra kerja dengan lembaga rehabilitasi lain, baik yang berbasis institusional maupun berbasis masyarakat (CBR).
Unit Low vision berperan pula dalam mensuport pendidikan anak-anak low vision baik disekolah luar biasa, sekolah regular maupun program inklusi dengan mengupayakan agar proses pembelajaran siswa di kelas lebih optimal.

Layanan dilaksanakan selain di Unit Low Vision, juga dilaksanakan di sejumlah rumah sakit mata, SLB, PSBN, resource center dan sekolah-sekolah inklusif, dalam program outreach dan catchment area yang meliputi 24 kota/kabupaten di Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Lombok.

Jumlah klien yang telah dilayani oleh unit layanan low vision ini sejak Oktober 2004 sebanyak 4,771 klien.
Di samping itu, Unit Low Vision juga memberikan pelatihan pelayanan low vision kepada 1021 guru dan 236 petugas RBM dan petugas sosial, penyuluhan kepada 199 orang dokter mata, dan 146 mahasiswa pascasarjana.

7.2. Bantuan Korban Bencana Alam

a. Bencana Tsunami Aceh
Dalam bencana alam tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, tim survey DPP Pertuni menerima laporan bahwa terdapat 293 orang tunanetra yang menjadi korban (15 di antaranya meninggal dunia), 42 rumah milik orang tunanetra rusak dan 30 rumah hancur, 7 SLB rusak dan 2 SLB lenyap.
Untuk program bantuan, DPP Pertuni menerima bantuan dana dari Mrs. Teruko Ikeda, Jepang, melalui WBU-AP, the Canadian Institute for the Blind, DBSV (Federasi Tunanetra Jerman) dan Christoffel Blindenmission (CBM).
Bantuan diberikan dalam tiga tahap.
Bantuan tahap pertama adalah bantuan darurat yang dilaksanakan pada bulan Mei 2005 berupa tongkat dan reglet, Rp 50.000 untuk alat-alat rumah tangga, dan Rp 200.000 untuk tambahan makanan dan pakaian bagi 278 orang.
Bantuan tahap kedua adalah bantuan pemulihan yang dilaksanakan pada bulan Desember 2005 dan September 2006 yang berupa bantuan modal usaha untuk 278 orang sebesar satu juta rupiah masing-masing, bantuan pendidikan untuk 195 anak tunanetra dan anak dari keluarga tunanetra sebesar masing-masing 300.000, dan bantuan 69 mesin tik Braille dan alat bantu belajar lainnya untuk SLB/SDLB serta Pertuni Daerah dan Cabang di Aceh.
Bantuan tahap ketiga adalah bantuan lanjut yang berupa pembangunan kantor DPD dan DPC . Dari tujuh pembangunan kantor yang direncanakan, hanya terlaksana empat kantor, yaitu kantor DPD dan DPC Banda Aceh pada satu lokasi, DPC Aceh Besar, dan DPC Aceh Timur, dilaksanakan pada tahun 2007-2009.

b. Bencana Gempa DIY/Jateng
Menyusul bencana gempa yang menimpa Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada bulan Mei 2006, DPP Pertuni memberikan bantuan berupa bantuan darurat hingga bantuan modal koperasi (sebesar tiga juta rupiah) dan bantuan 7 unit komputer.

VIII. Penyuluhan dan Informasi
Penyuluhan dan informasi tentang Pertuni dan ketunanetraan pada umumnya dilakukan dengan:
1. Meluncurkan Website Pertuni atas kerjasama dengan IDP Norway. Alamat website: http://pertuni.idp-europe.org
2. Menerbitkan 8 edisi Aneksi
3. Menerbitkan Leaflet Pertuni
4. Membuat dokumenter audiovisual tentang pusat layanan mahasiswa tunanetra (higher education project)
5. Membuat dokumenter audiovisual tentang layanan low vision
6. Menyelenggarakan talk show di beberapa radio.
Perlu disampaikan bahwa penulisan buku sejarah Pertuni sebagaimana diamanatkan oleh Munas VI tidak dapat terlaksana terutama karena materi untuk itu tidak memadai untuk dituangkan ke dalam sebuah buku. Akan tetapi Informasi tentang sejarah Pertuni sudah termuat di dalam website Pertuni.

Salah satu ukuran keberhasilan upaya-upaya penyuluhan dan informasi di atas adalah kebberadaan informasi tentang Pertuni di Internet. Pada awal tahun 2004, mesin pencari Google hanya membberikan sekitar 500 hasil untuk item pencarian “Pertuni”, sedangkan pada awal bulan Juni 2009 Google memberikan sekitar 9000 hasil.

IX. Upaya-upaya Penggalian Dana
Penggalian dana untuk membiayai program-program DPP dilakukan dengan:
1. Menjalin kemitraan dengan organisasi/lembaga donor yang mempunyai program yang sejalan dengan program Pertuni. Misalnya, kemitraan dengan CBM untuk program layanan low vision, dengan ICEVI dan Nippon Foundation untuk program layanan mahasiswa tunanetra di perguruan tinggi.
2. Memanfaatkan program corporate social responsibility dari perusahaan-perusahaan. Misalnya, melalui CSR ini, PT Dharma Samudera Fishing Industries telah membantu DPP Pertuni membeli satu unit gerai Alfamart di Tanggerang senilai rp570 juta; PT KPEI telah mengalokasikan beasiswa untuk 10 orang mahasiswa selama empat tahun sebesar masing-masing Rp250.000 per bulan terhitung mulai tahun 2007.
3. Memelihara kepercayaan dari donor tetap kita yaitu Bapak H. M. Hasan dan Apkindo.
4. Menjalankan beberapa usaha ekonomis yang meliputi:
a. Menjalankan gerai Alfamart di Tanggerang;
b. Mengontrakkan bangunan rumah di Kramat Jati, Jakarta Timur, kepada pengusaha panti pijat;
c. Mengontrakkan bangunan ruko di Kalideres, Jakarta Barat, kepada pengusaha toko dan penjual mi ayam;
d. Deposito.
Hasilnya dapat dilihat pada Lampiran 3.

X. Kekayaan Organisasi
10.1. Keuangan
Keadaan keuangan DPP Pertuni sejak tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 adalah sebagai berikut:
Saldo awal (1 Januari 2004): Rp93,401,940.00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)
Jumlah penerimaan: Rp8.217.949.503,00 (delapan milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah).
Jumlah pengeluaran: Rp7.595.851.310,00 (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
Saldo akhir (15 Juni 2009): Rp622.098.193,00 (enam ratus dua puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah). ai
Rincian keuangan dapat dilihat pada Lampiran 3.

10.2. Tanah dan Bangunan
Hingga saat laporan ini dibuat, DPP Pertuni memiliki empat unit tanah dan bangunan sebagai berikut:
a. Gedung sekretariat DPP seluas 64 m² terdiri dari empat lantai, di Jl. Raya Bogor km.19, Kramat Jati, Jakarta Timur
b. Sebuah bangunan rumah seluas 128 m² di atas tanah seluas 207 m² di Kramat Jati, Jakarta Timur.
c. Dua unit ruko seluas masing-masing 75 m² di atas tanah seluas masing-masing 112 m² di Jalan 1 Maret, Kalideres, Jakarta Barat.

10.3. Kendaraan
DPP Pertuni memiliki empat unit kendaraan yang terdiri dari:
- Dua buah mobil Isuzu Panther (tahun 2006 dan 2007). Kedua mobil ini oleh donornya (CBM) dialokasikan khusus untuk kebutuhan operasional Unit Low Vision.
- Dua buah sepeda motor Honda (tahun 1997 dan 2000).

10.4. Peralatan Kantor
Daftar peralatan kantor yang dimiliki oleh DPP Pertuni dapat dilihat pada Lampiran 4.

Ucapan Terima Kasih

Ketua Umum menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah turut membantu pelaksanaan program-program DPP Pertuni periode tahun 2004-2009.
Secara lebih khusus, Ketua Umum menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Seluruh anggota DPP yang telah menunjukkan kerjasama yang sangat baik;
2. Seluruh angggota Deperpus yang telah melaksanakan peran konsultatif dan kepengawasannya dengan baik;
3. Seluruh anggota DPD dan DPC Pertuni di seluruh Indonesia yang telah melaksanakan perannya masing-masing sesuai dengan tuntutan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pertuni;
4. Lembaga pemerintah, badan-badan usaha dan lembaga-lembaga kemasyarakatan tingkat nasional maupun internasional, serta para anggota masyarakat secara individu yang telah berkontribusi secara material maupun nonmaterial terhadap pelaksanaan program-program Pertuni.
Ucapan terima kasih yang sangat khusus disampaikan kepada Bapak H. M. Hasan (Pak Bob) yang dengan kedermawanannya yang sangat tulus telah memberikan dukungan selama hampir 40 tahun guna membantu Pertuni tumbuh menjadi organisasi yang sebesar dan sekuat seperti sekarang ini.

Jakarta, 17 Juni 2009

Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia
Masa Bakti 2004-2009



DR. Didi Tarsidi, M.Pd.